Perbandingan Hukum

A.  Pengertian

            Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

Kegunaan Perbandingan Hukum

1.    Unifikasi Hukum

2.    Harmonisasi Hukum

3.    Pembaruan Hukum

4.    Penentuan Asas-Asas Umum Dari Hukum

5.    Ilmu Pembantu Hpi

6.    Pendidikan Penasihat Juridis

Sejarah perbandingan hukum
            Sudah sejak Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hkum. Dalam karyanya Politeia (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk negara.
Kemudian Aristoteles (384-322 SM) dalam Politiknya memperbandingkan peraturan-peraturan dari pelbagai negara.
Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.
            Dalam Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari h:ukum Romawi (Rene de Groot, 1988: 24).
Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.
            Montesquie (1687-1755) dalam L’esprit de lois (1748) memperbandingkan oganisasi negara dari Inggris dan Perancis.
            Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum. Jadi sudah sejak lama dikenal kegiatan memperbandingkan hukum. Dapatlah dikatakan bahwa kegiatan memperbandingkan hukum di waktu yang lampau terbatas pada hukum publik. Perbandingan hukum perdata di waku yang lampau jarang dilakukan. Sebagai tahun kelahiran perbandingan hukum disebut-sebut tahun 1828 di Jerman dengan dikeluarkannya majalah Kritische Zeitschrift fur Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes.
            Sebagai lahirnya perbandingan hukum modern adalah 1869, karena pada waktu itu di Perancis didirikan Societe de legislation compare, sedangkan di Inggris Sir Henry Summer Maine diangkat sebagai guru besar pertama dalam “historical” dan “comparative jurisprudence”h pada Universitas Oxford. Tidak boleh dilupakan bahwa pada tahun itu pula di Belgia diterbitkan majalah Reveu de droit international et de droit compare.
Lahirnya kodifikasi menyebabkan lahirnya legisme. Pada waktu itu undang-undang ditafsirkan secara harfiah, sehingga tidak ada kesempatan memperbandingkan pemecahan masalah hukum dengan luar negeri. Pada permulaan abad ke 19 itu majalah-majalah pada umumnya memusatkan perhatiannya kepada perundang-undangan luar negeri dan bukan kepada pemecahan masalah hukumnya, sehingga hanya merupakan perbandingan perundang-undangan dan bukan perbandingan hukum atau peradilan. Haruslah disadari bahwa suatu undang-undang itu tidak berdiri sendiri lepas dari undang-undang lainnya. Suatu undang-undang harus dilihat dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Arti pentingnya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan justru terletak dalam sistem hukum itu. Undang-undang memang merupakan salah satu (bukan satu satunya) perwujudan hukum dan pelaksanaan undang-undang melalui peradilan itupun adalah hukum.
            Pada tahun 1900 di Paris diadalan Kongres Dunia pertama yang memikirkan tentang metode dan tujuan perbandingan hukum. Diputuskan bahwa perbandingan hukum harus dipusatkan pada hukum yang nyata-nyata berlaku (law in action) dan tidak semata-mata pada bunyi undang-undang saja. Diharapkan dengan perbandingan hukum kita menuju pada unifikasi hukum: suatu “droit mondial” (hukum dunia). Tetapi dengan terjadindya perang dunia maka impian akan unifikasi hukum itu menjadi kabur, Sebaliknya menunjukkan kelemahan.

B.  Metode Perbandingan Hukum
Rudolf D. Schlessinger:

·       Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;

·       Comparative Law bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum(is not a body of rules and principles);

·       Comparative Law adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukuma sing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem)

C.Tujuan dan Kebutuhan Perbandingan Hukum

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum  :

·    Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing.

·    Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum.

Fungsi Perbandingan Hukum secara berencana :

·      Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia

·      Fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum.

·      Fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum (legal planning)

·      Fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan FH

Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia

Soenarjati H (1986 : 27) mengatakan :

a.    Bahwa fungsi perbandingan hukum memberi  manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum, karena metode ini menunjukkan :

·         Sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pranata-pranata hukum yang berbeda

·         Tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungan atau pertemuan historis

b.    Fungsi Perbandingan hukum  bagi pendalaman dan perluasan pengetahuan dibidang filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum.

Fungsi perbandingan hukum bagi Praktisi dan pembinaan hukum

Memberikan manfaat yang besar  bagi praktik khususnya dalam applied research dan pembentukan hukum baru. Dirasakan pula oleh praktisi hukum  seperti lembaga legislatif para hakim, dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

·      Bagi Konsultan hukum dan Notaris dalam pembuatan kontrak-kontrak terutama suatu kontrak yang bersifat internasional

·      Bagi lembaga legislatif sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan hukum.

·      Bagi para pengacara dan arbiter dalam pembelaan dan penyelesaian perkara.

Fungsi Perbandingan Hukum sebagai Perencanaan Hukum (legal planning)

Dalam perencanaan hukum Perbandingan Hukum mempunyai fungsi penting..Hanya Perbandingan Hukumlah yang dapat menyiapkannya, karena dengan Perbandingan Hukum

Kebutuhan Teoritis

            Dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan hukum :

·         Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem  hukum yang diperbandingkan.

·         Terkadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakat tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun

·         Terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda

Adanya Kebutuhan Praktis

Bidang Nasional

            Membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Kita memerlukan hukum nasional yang ke dalam dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa yang merdeka dan dapat keluar dapat memenuhi kebutuhan hidup bangsa yang merdeka dan ke luar dapat memenuhi kebutuhan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian bangsa Indonesia. Yang dapat dipenuhi oleh Perbandingan Hukum, karena dengan Perbandingan Hukum kita dapat mengetahui hukum Negara-Negara lain, sehingga dapat terbentuk hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pergaulan.

Bidang internasional

·      Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasioal dan perjanjian-perjanjian  di bidang HPI. Ex: IMF,GATT,ADB,ILO

·      Dapat menghindari persengketaan  & kesalahpahaman Internasional.Ex: Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam pemberantasan penyelundupan.

D.  Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Publik

            Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik antara lain:

1. Hukum Tata Negara

            Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

2. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum serta perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum Privat

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat antara lain:

1. Hukum Perdata

Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

2. Hukum Dagang

Peraturan yang mengatur hukum yang terkait dengan perdagangan.

Share this post